Pencarian
Banner
PPDB 2017Unpad
Jajak Pendapat
Bagaimana Program SMA Kewirausahaan di SMAN 3 Cimahi?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu
  Lihat
Pelayanan/Fasilitas SMAN 3 Cimahi thn. pelajaran 2016/2017, Favorit Anda?
UN Berbasis Komputer (UNBK)
LCD Projector setiap kelas
(Smart Kartu Pelajar) Absensi
E-Learning Pembelajaran Online
Hotspot tiap kelas
  Lihat
Kegiatan UKS di SMAN 3 Cimahi ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
  Lihat
PTN Favoritmu di Bandung?
ITB
UNPAD
UPI
UIN
  Lihat
Statistik
  Visitors : 1366226 visitors
  Hits : 941 hits
  Today : 1 users
  Online : 1 users

:: Kontak Admin ::

PIN : yugo2588
Agenda
24 May 2018
M
S
S
R
K
J
S
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Disdik Jabar Minta Sekolah Perketat Penerimaan Siswa Jalur Non Akademik

Tanggal : 06/12/2017, 20:42:19, dibaca 614 kali.

Bandung - Dinas Pendidikan Jawa Barat meminta pihak sekolah untuk melakukan verifikasi dan mengecek langsung siswa yang mendaftar melalui jalur non akademik. Jangan sampai ada siswa yang masuk secara ilegal. 

Seperti diketahui, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK, Pemerintah Provinsi Jabar menyiapkan kuota sebanyak 40 persen untuk jalur non akademik. Jalur tesebut diperuntukkan untuk siswa yang memiliki kriteria khusus non akademik. Seperti siswa tidak mampu, siswa berprestasi dari sisi olahraga atau kesenian. 

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi menyatakan, khusus untuk jalur miskin siswa harus menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Surat tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. 

"Ini juga harus dilengkapi dengan pernyataan dari lurah dan camat," katanya, saat dihubungi, Minggu (11/6/2017). 

Pihaknya meminta pihak sekolah benar-benar mewaspadai jalur miskin ini. Jangan sampai ada pihak yang mencoba memanfaatkan jalur miskin dalam PPDB tahun ini. "Sekolah harus benar-benar memverifikasi. Kalau ada SKTM harus benar dijamin. Boleh jadi sekolah cek ke lapangan," ucapnya. 

Dia juga mengingatkan, agar semua kepala sekolah tidak melakukan tindakan ilegal atau kecurangan dalam proses PPDB tahun ini. Pihaknya tidak segan-segan memberi sanksi bila diketahui ada kepala sekolah atau unsur lainnya melakukan kecurangan dalam PPDB.

"Sanksi kalau ada yang curang ikut prosedur hukum saja. Kita akan proses sesuai aturan. Bisa sampai pemecatan," ujarnya. 
(ern/ern)

Sumber:
news.detik.com 



Kembali ke Atas


Berita Lainnya :
 Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas